Wabup Asahan Ikuti Penguatan Peran MPP Pascabencana

Asahan, TuntasOnline.id – Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) aktif. Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan mudah dijangkau masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran MPP dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).

Rianto menyebut keberadaan MPP merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, transparan, dan tidak berbelit-belit. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi.

"Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh urusan administrasi, justru pemerintah harus hadir memberikan kemudahan dan solusi atas kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi MPP. Status Asahan sebagai salah satu daerah yang telah memiliki MPP aktif merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dipertahankan.

Melalui kegiatan tersebut, Rianto juga berharap jajaran pemerintah daerah mendapatkan penguatan agar MPP tidak hanya menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.

Ke depan, Pemkab Asahan akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan, penambahan jenis layanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pemulihan pelayanan publik pascabencana menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah daerah.

Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur, tetapi juga harus memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya.

Bobby mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif, termasuk Kabupaten Asahan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak jenis layanan MPP, sekaligus mengajak daerah yang belum memilikinya agar segera membangun fasilitas tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk penanganan dampak bencana.

Ia menegaskan bahwa bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik sehingga pemerintah harus memastikan layanan kepada masyarakat kembali berjalan.

Menurutnya, MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Pemerintah juga harus menyesuaikan sistem pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya meminta masyarakat menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah.

Purwadi turut mengapresiasi delapan daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif, yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, Batu Bara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Wakil Menteri PANRB RI, kepala daerah se-Sumatera Utara, jajaran OPD, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan pemutaran video profil, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara, Wakil Menteri PANRB RI, serta Wakil Bupati Asahan.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 11.45 WIB dalam keadaan aman dan lancar.