Monitor Ketersediaan BBM di Pulau Sebatik, Kepala BPPD Akan Laporkan Update ke Bupati dan BPH Migas

Nunukan, TuntasOnline.id — Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, melakukan peninjauan langsung terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pulau Sebatik. Langkah ini dilakukan menyusul keresahan masyarakat terkait maraknya peredaran bensin asal Malaysia yang semakin merajalela di wilayah perbatasan.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala BPPD tidak hanya memantau kondisi pasokan BBM resmi, tetapi juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari masuknya bensin ilegal. Masyarakat Sebatik yang sehari-hari bergantung pada BBM untuk transportasi dan usaha kecil kerap menghadapi ketidakpastian harga dan kualitas akibat dominasi BBM impor ilegal.

“Peninjauan ini penting agar kita mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Jangan sampai masyarakat di perbatasan terus bergantung pada pasokan ilegal yang merugikan negara dan berpotensi membahayakan konsumen,” ujarnya.

Robby menjelaskan, pihaknya menemukan perbedaan harga yang cukup mencolok di lapangan. Harga bensin asal Malaysia berkisar Rp15.000 per botol, dipengaruhi oleh kenaikan nilai tukar Ringgit. Sementara bensin Indonesia berada di kisaran Rp12.000 per botol. Selisih harga ini membuat sebagian masyarakat memilih BBM Malaysia yang dianggap lebih murah.

Kepala BPPD menegaskan akan segera melaporkan hasil temuan tersebut kepada Bupati Nunukan. Selain itu, pihaknya berkomitmen menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan menjadwalkan pertemuan antara Bupati dengan Direktur Migas. Pertemuan itu diharapkan menjadi forum resmi untuk mencari solusi permanen terkait ketersediaan BBM di Pulau Sebatik.

Langkah ini dinilai krusial karena Pulau Sebatik merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ketersediaan BBM resmi tidak hanya menyangkut kebutuhan energi, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara, stabilitas ekonomi lokal, dan perlindungan masyarakat perbatasan.

Masyarakat Sebatik menyambut baik langkah pengawasan ini. Sejumlah warga berharap pemerintah segera menghadirkan kebijakan yang dapat menjamin pasokan BBM resmi bagi warga Sebatik.

Dengan adanya peninjauan tersebut, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih kuat dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah perbatasan. Pulau Sebatik bukan hanya titik geografis, tetapi juga simbol ketahanan nasional yang harus dijaga dengan serius.

(SRF)