LAMPUNG BARAT, TuntasOnline.id — Forum Komunikasi Wartawan (Forkowap) Kabupaten Lampung Barat menyoroti realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Cendikia, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

Sorotan tersebut disampaikan Ketua Forkowap Kabupaten Lampung Barat menyusul pemberitaan sebelumnya mengenai pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut, termasuk terkait penggunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana serta pembayaran tenaga honorer.

Ketua Forkowap Lampung Barat menyayangkan pernyataan Kepala SMK Cendikia yang dinilai belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan anggaran sekolah.

"Saya selaku Ketua Forkowap Kabupaten Lampung Barat sangat menyayangkan sikap kepala sekolah tersebut. Setelah membaca berita Tuntas Online, menurut saya penjelasan yang disampaikan belum menunjukkan keterbukaan dan transparansi terkait realisasi Dana BOS yang mereka kelola," ujarnya.

Ia menilai, meskipun SMK Cendikia merupakan sekolah swasta, dana BOS yang diterima bersumber dari anggaran pemerintah sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.

"Dia kan kepala sekolah sekaligus penanggung jawab anggaran. Meskipun sekolah tersebut swasta, mereka mendapatkan kucuran Dana BOS yang bersumber dari APBN bidang pendidikan. Seharusnya pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dan sesuai perencanaan," katanya.

Menurutnya, pernyataan sebelumnya mengenai adanya pembayaran gaji tenaga honorer yang harus ditutupi menggunakan uang pribadi kepala sekolah juga perlu mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai perencanaan dan realisasi anggarannya.

"Kalau seperti yang diberitakan Tuntas Online sebelumnya, kepala sekolah mengakui untuk membayar gaji honorer saja harus nombok. Pertanyaannya, bagaimana perencanaan anggarannya? Tentu hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka," lanjutnya.

Selain itu, Forkowap juga mempertanyakan penggunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang disebut mencapai lebih dari Rp30 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan toilet dan pembelian barang yang disebut berkaitan dengan kebutuhan praktik siswa.

Forkowap mempertanyakan apakah seluruh penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOS yang berlaku, terlebih SMK Cendikia disebut telah memperoleh program revitalisasi sekolah pada tahun 2025.

"Kalau memang benar sekolah mendapatkan program revitalisasi yang di dalamnya mencakup pembangunan toilet, tentu perlu dijelaskan bagaimana kaitannya dengan penggunaan anggaran Dana BOS untuk pembangunan toilet pada lokasi yang sama. Apakah diperbolehkan dan apakah tidak terjadi tumpang tindih anggaran? Ini yang perlu diperjelas," tegasnya.

Ia meminta pihak sekolah memberikan penjelasan dan data secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi maupun dugaan yang tidak berdasar di tengah masyarakat.

Cabdin Wilayah III Minta Koordinasi dengan Kepala Sekolah

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Bidang SMK pada Cabang Dinas (Cabdin) Wilayah III, Reza, ketika dimintai tanggapan oleh Tuntas Online melalui WhatsApp, mengatakan bahwa dirinya telah menerima informasi terkait persoalan tersebut.

"Terima kasih sudah memberikan informasi. Saya sudah menghubungi Kepala SMK Cendikia, Pak Yadj. Saran saya, koordinasi dengan beliau karena memang selama ini mereka tidak pernah berkoordinasi dengan saya terkait hal apa pun, baik mengenai program bantuan revitalisasi maupun realisasi Dana BOS mereka," ujar Reza.

Reza menyarankan agar pihak yang ingin memperoleh penjelasan lebih lanjut kembali menemui Kepala SMK Cendikia selaku pihak yang mengetahui kondisi serta pengelolaan sekolah secara langsung.

"Jadi saran saya, Abang temui lagi Pak Yadi selaku Kepala Sekolah SMK Cendikia karena beliau yang mengetahui kondisi sekolah yang dipimpinnya seperti apa," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan lebih lanjut dari pihak SMK Cendikia terkait rincian realisasi Dana BOS, penggunaan anggaran sarana dan prasarana, serta program revitalisasi sekolah masih diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang.

(WN)