Fraksi PKS DPRD Nunukan Sampaikan 9 Pandangan Terkait Perubahan APBD

Nunukan, TuntasOnline.id - 02/08/2024, DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat paripurna ke-17 masa persidangan 2023-2024.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekertaris Daerah, Para Asisten dan Lingkungan Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Nunukan, Pejabat Instansi Vertikal TNI/Polri, BUMN/BUMD kabupaten Nunukan, tokoh Masyarakat dan tokoh Agama.

Ina Angreni dalam Pandangan Umum Fraksi Partai PKS membacakan Nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024.

Melalui anggaran perubahan ini, fraksi (PKS) memberikan masukan agar pemerintah fokus kepada beberapa sektor seperti berikut :
1). Fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah agar memastikan alokasi dana tambahan bersumber dari pemerintah provinsi untuk penyuluh pertanian dan perikanan di maksimalkan dengan baik di daerahnya, beberapa keluhan tersebut sudah dialami beberapa tahun terakhir.
2). Terkait dengan problema yang terjadi di Rumah sakit Daerah Nunukan. Kami meminta kepada pemerintah melalui dinas kesehatan untuk memastikan layanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. semoga dengan adanya penambahan anggaran dari provinsi bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan obat-obatan.
3). Fraksi kami kepada tim Dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar benar benar memvalidasi setiap tagihan hutang dan sudah masuk dalam List temuan BPK agar kita menghindari hutang pekerjaan yang diduga fiktif.
4). Kami menyarankan agar Pertanggung jawaban Direktur RSKD Nunukan meroling semua kasir dan staf bendahara yang ada di rumah sakit Nunukan.
5). Fraksi kami meminta percepatan terkait dengan kegiatan rehabilitasi atap pasar jamaker sampai saat ini belum dilaksanakan sementara anggarannya sudah ada sekitar 500 juta, masyarakat mengeluh dikarenakan atap pasar tersebut sudah banyak yang bocor.
6). Rencana kegiatan fisik diatas 1 (satu) miliar dan perencanaan yang telah masuk dalam usulan anggaran DAK agar dimasukkan ke dalam anggaran APBD perubahan tahun anggaran 2024.
7). Tong Gas yang semakin panjang antriannya di harapkan dinas tehnis melakukan pembenahan di lapangan untuk mencari solusi terbaiknya.
8). Mengingatkan kepada setiap SKPD agar tetap profesional dalam bekerja termasuk banyaknya usulan beredar di masyarakat untuk pengerjaan paket 2024 perubahan padahal hal tersebut belum di sahkan oleh DPRD.
9). Fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua hutang yang ada sehingga tidak ada beban lagi yang diwariskan kepada pemerintah daerah yang baru kedepannya nantinya.