Musyawarah Percepatan Penanganan Bencana Gunung Sinabung

KARO,TUNTASONLINE.COM - Bupati Karo Terkelin Brahmanan,SH mengucapkan kata sambutan pembukaan dalam acara digelarnya  Pelaksanaan Runggu (musyawarah) Penanganan Bencana Akibat Erupsi Gunung Simabung di Kabupaten Karo yang dilaksanakan , Rabu (23/5/2018)  di aula lantai 3 Kantor Bupati Karo.

" Dalam Runggu (musyawarah) tersebut secara bergantian pejabat yang hadir memberikan keterangan saran dan masukan pertama terlontar  dari Wakil gubernur Brigjen (Purn) Dr Nurhazijah Marpaung, SH, MH mengatakan tidak boleh dua kali mengajukan hal yang sama terkait lahan, pemda karo  harus berani mengambil keputusan By name address , Ajukan kembali  lagi yang 22 KK  yang belum terdata selama ini,  dan saya minta DPRD, Polres  dan TNI harus kawal Bupati/pemerintahan/ masyarakat, "Lontar Wagubsu dengan tegas.

"Sementara itu pihak DPRD Karo yang diwakili,Efendi Sinukaban mengatakan menyetujui dana dari APBD , sekaligus Dia mengusulkan  jika sudah dapat dilakukan di siosar, dana diajukan provinsi maupun di Pemkab bisa difasilitasi, " Ucap Efendi Sinukaban wakil Ketua DPRD Karo.

Hal Senada yang disebutkan  KSP (Kepala Staf Kepresidenan) melalui Abednego Tarigan , menyampaikan beberapa hal  yaitu  tanah siosar bukan dalam Renaksi,  kalau tahap 3 dalam siosar tidak masalah,  perlu mengkomplementasikan dengan RENAKSI, warga 22 KK ajukan ke propinsi, inventaris masalah yang berbeda , pisahkan , dalam RENAKSI  siapa yang melakukan apa di mana dan kapan, prinsipnya  untuk program 103 dimasukkan ke dalam RENAKSI dengan syarat aset ganti aset , untuk lahan  22 KK dapat dicari melalui kanal-kanal lain seperti swasta , RAPS, yang punya sertifikat jelas sesuai peraturan perundang-undangan, panitia 181 KK tidak membeli lahan yang salah , Jangan semua pembangunan di Karo, masuk dalam keranjang bencana ( bisa dalam provinsi, pusat ,dan lain-lain) ,  pendanaan dari provinsi merupakan inovasi untuk korban yang terdampak bencana , jangan bolak-balik ubah RENAKSI , Pemkab punya pandangan dalam memfasilitasi masyarakat dalam mengelola dinamika masyarakat," Urai KSP Abednego Tarigan selaku Putra Karo.

" Pihak BNPB  juga mengatakan dalam rapat, Bila ada penambahan data lagi , Bupati harus  berani buat SK,  ada perubahan komposisi dan skenario yang harus dilakukan,  selesaikan dokumen agar secara legalitas dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel,  harga  sesuaikan dengan renaksi data yang dari provinsi , 59 juta BDR dari propinsi, dan 1 dokumen 1 legalitas diperlukan , " Sebut Direktur Penanganan  pengungsi  Taufik Kartika.

Pihak Kemenko PMK Dra. Detty Rosita, M.Pd.,berujar  sebagai Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana pada Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, yang penting semua yang diutarakan dalam rapat ini terkait 103 KK dan tambahan 22 KK jangan sampai menyalahi aturan Permendagri 33 lihat standar biaya umum daerah, Ujarnya singkat. 

" Pandangan yang sama Bupati Karo Terkelin Brahmana , menuturkan Rapat sejak pagi  hingga siang cukup alot  dan banyak masukan, saran dan tanggapan terkait runggu (musyawarah) ini ,  Untuk itu sementara oleh tim pemkab telah menampung dan menggabung aspirasi dan usulan sehingga menyimpulkan  pembangunan permukiman  (rumah) yang diusulkan masyarakat desa sukameriah, bakerah dan simacem sejumlah 103 kk  akan difasilitasi  oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lokasi yang disepakati berada di areal penggunaan lain  (APL) agropolitan perluasan Siosar Sibuatan Kabupaten Karo,  kedua kelengkapan berkas usulan untuk masyarakat 103 KK kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara akann segera diselesaikan oleh Pemda Karo, ketiga Untuk usulan 103 KK desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem jika dimasukkan ke dalam RENAKSI harus dijelaskan merupakan penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah provsu, Keempat Untuk masyarakat desa Sukameriah, Bakerah dan Simacem sejumlah 22 KK yang tidak mempunyai lahan akan ditindaklanjuti di kemudian hari," Ucap Terkelin Brahmana menjelaskan hasil Notulen Rapat Runggu (musyawarah) kepada Awak media.

Hadir dalam rapat Runggu tersebut, Parlindungan Purba Anggota DPD RI komite II, Ibu Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Br Sebayang, Dandim 0205/TK Letkol Inf Rizal  Taufik , Danyonif 125/Smb Letkol Inf Victor Cokjro andika, Polres Tanah Karo, Pihak BNPB, pihak PMK, Pihak KSP, Para Asisten 1,2 dan 3 Setdakab.Karo,Para OPD Kab.Karo, kepala BPBD Provsu Riadil  Akhir Lubis , Para Camat simpang empat, camat Naman teran, camat payung, camat tiga Nderket, dan masyarakat pengungsi.(Tarigan)