PT BSEE Diduga 'Kangkangi' Aturan Operasional, DPRD Sumsel Minta Pemkab PALI Evaluasi 

PALI, TuntasOnline.com - Anggota DPRD Provinsi Sumsel meminta Pemerintah Kabupaten Pali mengevaluasi Ijin Lintas Truk Batubara, PT BSEE jadi sorotan lantaran diduga kangkangi aturan operasional.

Dari sumber yang ada bahwa Mobil Truk Batubara, yang melintasi jalan kabupaten maupun provinsi dengan rute Talang Bulang – Simpang Tais – Simpang Raja - Jermbah Besi - Sinar Dewa -Sebane di Bumi Serepat Serasan.

Dikutip dalam berita Sumek.com, setelah Pemprov Sumsel mencabut Pergub Nomor 23/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di Jalanan Umum. Terhitung sejak tanggal 8 November 2018, aturan sudah mulai diberlakukan.

Sekretaris Daerah Sumsel Nasrun Umar menyebut pasca dicabutnya regulasi itu, maka aturan terkait angkutan batu bara kembali lagi ke peraturan daerah (perda) No 5/2011 tentang Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalur Khusus.

Dari sumber media sibersumsel.com, armada jalur darat menggunakan kendaraan truk itu mengangkut hasil tambang melebihi kapasitas yang diizinkan.

Sekali jalan, ratusan truk itu membawa setidaknya 12 ton hingga 14 ton batubara dan melewati jalan provinsi serta melintasi pemukiman penduduk di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Bukan itu saja dari Pantauan Awak media juga, ada Oknum Transportasi Truk Batubara yang nakal, yang tidak sesuai dengan Jam Operasional, pukul 10.30 wib sudah melewati Jalan Desa Jerambah Besi Kecamatan Talang Ubi, dalam satu minggu yang lalu, sudah beberapa mobil terbalik di akibatkan kelebihan tonase.

Bahkan dari keterangan warga setempat, yang enggan disebutkan namanya, tidak ada manfaat untuk masyarakat, Mobil Truk Batubara melintasi Jalan kabupaten, sebab Jalan sudah rusak, dan sudah beberapa kali mengalami Insiden terbalik nya mobil tersebut.

Dilansir Sripo.com, pada hari rabu (15 /2 /22), Kartika sebelum Menjabat Sekda Definitif, menjelaskan, jika para Kades telah menyetujui, Camat, Dishub Provinsi dan bahkan Bupati PALI juga telah memberikan izin dari 10 November 2021 sampai 31 Oktober 2024.

"Jadi PT EPI harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang dilalui. Masyarakat dipersilahkan mengawasi. Apabila ada menyalahi atau melakukan pelanggaran, maka silahkan laporkan ke Dishub PALI. Kita juga akan melakukan evaluasi kalau menimbulkan masalah atau masyarakat resah," jelasnya.

Saat di konfirmasi via WhatApps, Rizal Kennedy, Anggota DPRD Sumsel Komisi V Bidang Kesejahteraan, menanggapi permasalahan truk batubara melintas di Jalan Kiecamatan Talang Ubi, memang sudah di sepakati oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kabupaten PALI.

"Akan tetapi Ijin Lintas Truk Batubara, ada tenggang waktunya, asalkan sesuai dengan aturan, seperti jam Operasional dari Pukul 18.00 hingga 05.00 wib, dan tonase mobil tidak boleh lebih dari ukurannya 8 ton per unit nya, " ungkap, Politis PPP ini, Kamis (7/7/22).

Sambungnya, Pemprov Sumsel dan Pemkab Pali, sudah menyepakati bahwa apabila Perusahaan yang melintas di Provinsi maupun kabupaten, harus bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang di rusak oleh Truk Batubara itu sendiri.

"Disini saya sudah mendapatkan laporan juga, jalan yang di lewati oleh truk Batu Bara yakni PT. Bumi Sekundang Enim Energy (PT. BSEE), sudah rusak parah, dikarenakan melebihi tonase yang ada,  " tegasnya.

Lanjutnya, Ia menuturkan Apabila Perusahaan sudah menyalahi aturan, baik itu Jam Operasional maupun muatan mobilitas, hendaknya Aparat seperti Dinas Perhubungan harus bertindak tegas, seperti menyetopkan ijin lintas transportasi, jangan sampai masyarakat mengambil alih, sebelum terjadi konflik.

"Dengan adanya jam operasional tidak sesuai aturan, bisa menggangu aktifitas warga, terutama keamanan maupun kenyamanan, serta dampak polusi debu akibat truk batubara, harus di pikirkan oleh Pemerintah juga, " tukasnya.

Rizal mengungkapkan melihat dari laporan warga, truk batubara yang melewati jalan, banyak lah dampak negatif, di bandingkan positif, seperti beberapa mobil truk batubara yang terbalik di depan rumah warga.

"Saya mewakili suara rakyat, hanya meminta kepada Pemprov Sumsel maupun Pemkab Pali untuk mengevaluasi, tentang Operasional Pertambangan di Bumi Serepat Serasan, karena Perusahaan yang bertanggung jawab ini, sudah banyak menyalahi aturan, " tutupnya. (TIM)