Pengamat Sosial Roy Fachraby Ginting Angkat Bicara Terkait Maraknya Gepeng

Sumatera Utara,TuntasOnline.com - Maraknya gelandangan, pengemis, manusia silver dan badut Jalanan yang sedang marak terjadi di tengah kota Medan Sumatera Utra membuat pengamat  dan aktifis sosial yang juga merupakan Dosen USU Roy Fachraby Ginting SH M.Kn angkat bicara.

Menurut Dosen USU ini, berkembangnya fenomena mengemis dengan berbagai cara dan aksi itu, karena saat ini masyarakat menilai bahwa tanggung jawab negara belum terlaksana dengan baik sesuai perintah konstitusi kita UUD 1945.

Mengacu pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi : "Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar." adalah tugas dan tanggung jawab itu harus di laksanakan tanpa kecuali dan alasan serta argumentasi, ungkap Roy Fachraby Ginting kepada wartawan Minggu (5/6/2022) sore.

Dikatakannya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat miskin di Indonesia meningkat secara signifkan ketika pandemi dan pasca Covid-19. Hal ini terjadi saat negara kurang memberikan lapangan pekerjaan untuk kelas menengah ke bawah dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi. 

"Jadi, jangan karena keindahan kota Medan, mereka di tertibkan dengan tidak manusiawi. Tapi buatlah solusi dan kebijakan agar permasalahan ini bisa di selesaikan dengan elegan", harapnya dengan prihatin.

Menurut Roy, yang merupakan Dosen ilmu Filsafat Fakultas Kedokteran Gigi USU ini, 
akibat semua faktor itulah, masyarakat melegalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan mereka, sehingga berkembang fenomena mengemis atau bahkan tindakan kriminal yang bakal marak bila fenomena ini dibiarkan dan tidak segera diatasi dengan berbagai kebijakan dan program untuk memberdayakan mereka.

Roy juga prihatin dengan permasalahan ini juga di jadikan dan di manfaatkan oknum tertentu untuk membuat konten, seperti tren ikoy-ikoyan atau ajang tebar pesona para caleg saat menjelang kampanye pesta demokerasi dan juga konten bersedekah.

Roy menyebut, saat kebutuhan dasar masyarat tidak terpenuhi, mereka akan cenderung mengabaikan moralitas dan tidak mempersoalkan tindakan yang dinilai mengemis.

"Bagi masyarakat, moralitas atau rasa malu mengemis atau yang lain sudah menjadi tidak perhatian. Karena perhatian mereka berfokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup atau makan," jelasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan untuk menangani fenomena ini, pemerintah harus lebih berkontribusi. Misalnya dengan mengevaluasi program bantuan yang diberikan. Jika masih memberikan dampak yang signifikan, bantuan sosial yang ada saat ini harus digabungkan dengan upaya mewujudkan pasal 34 UUD 1945.

"Dalam upaya ini juga tentu harus dikaitkan dengan demokrasi ekonomi Pancasila. Mensejahterakan masyarakat kelas bawah harus menjadi selalu prioritas pengelola negara ini serta didukung juga seluruh elemen masyarakat," pungkas Roy Fachraby Ginting SH M.Kn yang juga merupakan dosen dan staff pengajar Mata kuliah Hukum Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU.(wan/TO)