Penataan Ulang Dermaga Bongkar Muat di Nunukan

Nunukan, Tuntasonline.id — Posisi geografis Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Tawau, Sabah, Malaysia, membuat wilayah ini memiliki aktivitas bongkar muat barang yang sangat tinggi.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah dermaga yang selama ini menjadi lokasi aktivitas bongkar muat dan distribusi barang, pada 14 November 2025.

Menurut Robby, dari hasil kunjungan tersebut ditemukan bahwa masih banyak dermaga yang belum memiliki legalitas resmi.

“Kami melihat ada potensi besar sekaligus persoalan yang harus dibenahi. Beberapa dermaga berperan penting dalam kelancaran arus barang dan mobilisasi masyarakat, tetapi belum memiliki dasar hukum yang kuat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, BPPD Nunukan mendorong penataan dan pengusulan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Langkah ini dilakukan agar aktivitas pelayanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih aman, tertata, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan ekonomi daerah.

“Hasil pemetaan dan rumusan awal penataan dermaga ini akan segera kami laporkan kepada Bupati Nunukan, kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi dan nasional sebagai bahan pertimbangan,” jelas Robby.

Ia menambahkan, tujuan utama langkah ini adalah agar tata kelola pelayaran di wilayah perbatasan menjadi lebih terintegrasi, aman, serta mampu meningkatkan pelayanan publik di bidang pelayaran. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, sebelumnya telah memberikan arahan agar sektor pelayanan publik menjadi perhatian khusus. Penataan transportasi laut, termasuk dermaga dan pelabuhan rakyat, menjadi bagian dari prioritas tersebut.

Setelah dilakukan koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, ditetapkan bahwa mulai 31 Desember 2025 dermaga yang tidak memiliki izin resmi tidak diperbolehkan beroperasi.

BPPD Nunukan kini menyiapkan langkah antisipasi, termasuk solusi jangka pendek dan perumusan konsep pengajuan TUKS bagi pemerintah daerah.

(SRF)