Kisruh Rapat Paripurna, DPRD Nunukan Tolak Pokir Ditiadakan

Nunukan, TuntasOnline.id - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berlangsung cukup panas lantaran diwarnai penolakan kebijakan peniadaan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. 

Rapat Paripurna ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, yang dihadiri Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Wakil Bupati Nunukan, Sekda Nunukan, BUMN, BUMD, OPD yang terkait, TNI/Polri,Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Kabupaten Nunukan. 

Dengan adanya hambatan rapat paripurna hari ini, dibatalkan sementara karena menunggu hampir 2 jam, para tamu serta  undangan, penuh dengan semangat ingin mendengarkan dan menyaksikan penyampaian dari para wakil rakyat yang duduk di kabinet Perwakilan Rakyatnya.

Syafaruddin dari Fraksi KKN yang juga menjabat Ketua Badan kehormatan DPRD kabupaten Nunukan, secara spontan, meminta para Wartawan dan awak Media, agar bisa melakukan wawancara langsung lewat beliau. Karena dari beberapa fraksi Anggota DPRD yang tidak setuju dengan ditiadakannya Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah usulan atau aspirasi dari Masyarakat, yang disampaikan oleh Anggota DPRD, dan kemudian menjadi bahan pertimbangan, dalam penyusunan Rencana Daerah kabupaten Nunukan.

Syafaruddin, dalam hal ini menjelaskan perlu adanya lebih perhatian kepada Masyarakat, termasuk infrastruktur pembangunan Desa yang tertinggal, sementara masyarakat sudah lebih dulu, mengusulkan program kemudian diabaikan begitu saja oleh beberapa Anggota DPRD Kabupaten Nunukan itu sendiri, dari 11 anggota DPRD telah Intervensi, dengan hasil rapat paripurna hari ini, yang dihadiri dari 19 anggota DPRD, hingga rapat paripurna tidak terpenuhi dan tidak dilanjutkan.

"Pada dasarnya, jumlah anggota DPRD Kabupaten Nunukan 30 orang. Namun yang menghadiri rapat tersebut kurang dan tidak mencapai ketentuan yang diberlakukan. Syafaruddin, mereka tidak hadir itu, karena tidak menyetujui ditiadakannya POKIR, dan bergantung dengan lewat POKIR. dan nanti saya sebutkan namanya partai mana saja yang mendukung," ungkapnya.(SRF)