Dilema Perizinan dan Kearifan Lokal di Kabupaten Nunukan

Nunukan, Tuntasonline.id – Implementasi aturan impor komoditas perikanan di Kabupaten Nunukan hingga kini masih menuai dilema. Para pelaku usaha pemasok ikan mengeluhkan adanya perbedaan antara kebijakan berbasis kearifan lokal dengan kewajiban memiliki izin resmi.

Sejak tahun 2024 hingga 2025, aktivitas perdagangan ikan dengan skema kearifan lokal sebenarnya sudah berjalan. Namun, di lapangan masih terjadi benturan dengan aturan hukum formal.

Kasman, salah satu pengusaha pemasok ikan dari Tawau, Malaysia ke Nunukan, mengaku sudah dua kali ditangkap aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara.

“Saya jalankan usaha sesuai aturan kearifan lokal yang diberlakukan pemerintah Kabupaten Nunukan. Tapi saya tetap dicekal dan ditangkap, sementara yang lain tidak. Itu yang membuat kami bingung,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kanit Tipidter Polres Nunukan menegaskan pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena penindakan berada dalam kewenangan Ditreskrimsus Polda Kaltara.

“Tidak ada alasan dalam pelaksanaan tugas apabila kapal ikan impor tidak memiliki izin lengkap. Maka tetap dilakukan penangkapan. Kami di tingkat Polres tidak bisa mengintervensi,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Nunukan, Donal, S.Pd, meminta pemerintah daerah maupun pusat tidak mempersulit pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

“Saya sarankan tidak ada lagi usaha ilegal. Tapi pemerintah juga jangan persulit pengusaha kita dalam mengurus izin. Seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, regulasi seharusnya dipermudah. Yang penting mereka resmi, ada kontribusi untuk daerah, dan tetap bisa menghidupi keluarga mereka,” tegas Donal.

Menurutnya, banyaknya persyaratan dalam proses perizinan sering menjadi kendala utama. Ia berharap ada regulasi yang lebih sederhana sehingga para pengusaha lokal bisa beroperasi secara legal dan berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara.

(SRF)