Bukti Kepemilikan Surat Tanah Salah Satu Syarat Program RTLH

BATUBARA, Tuntasonline.com - Salah satu persyaratan bedah rumah dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) memilik surat kepemilikan tanah rumah atas nama pengajuan bedah rumah.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Norma Deli Siregar, terkait adanya informasi tentang rumah nelayan yang tidak layak huni luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Minggu (24/10/2021).

"Memang kondisi rumah layak untuk di bangun, tapi kami dinas perkim juga ada syarat yg harus kami penuhi,"terangnya.

Kabid dan staf sudah kelokasi rumah keluarga Zulfan (48) berada di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, yang menjadi perhatian publik karena tidak dapat perhatian Pemkab Batubara.

"Anggota sudah memberitahukan kepada istrinya, Dinas Perkim tidak dapat memberi bantuan parbaikan rumah apabila surat tanah tidak atas nama ibu, sedangkan istri zulfan mengatakan tanah itu bukan miliknya,"terangnya.

Norma mengakui rumah yang ditempati Zulpan yang tinggal bersama istri dan 5 Orang anak, rumahnya sangat memprihatinkan. Dan termasuk golongan rumah tidak layak huni. 

Norma mengatakan, kita sangat prihatin atas kondisi rumahnya, namun karena dikarenakan status tanah dan rumahnya belum milik yg bersangkutan, maka belum memenuhi syarat mendapatkan bantuan Bsps atau Bedah Rumah.

Dalam hal ini, Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir M.AP melalui Dinas Perkim dalam kunjungannya memberikan tali asih kepada Zulpan, terang Norma.

Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri PUPR no 07 tahun 2018 salah satu persyaratan untuk penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah serta tanah tersebut tidak dalam sengketa.

"Namun apabila yang bersangkutan telah mengganti surat tanah denga nama sendiri, maka pemilik akan diusulkan untuk mendapat program BSPS atau bedah rumah,"tutupnya.(Zfn/TO).