BPKAD Ikuti Rapat Pansus PAD DPRD

Bengkulu, TuntasOnline.id - Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kota Bengkulu resmi memulai rangkaian evaluasi mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

Selasa (10/2/26), bertempat di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu, Pansus menggelar rapat dengar pendapat (hearing) perdana yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus PAD, Pudi Hartono

Rapat ini menjadi momentum bagi legislatif untuk meninjau kembali performa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di awal tahun anggaran 2026

Fokus utama Pansus adalah mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan realisasi PAD sering kali tidak mencapai potensi maksimalnya

Pudi menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk memperkuat struktur fiskal daerah. Berdasarkan rencana kerja yang dibahas, terdapat beberapa poin utama yang menjadi sorotan tajam anggota dewan.

Pertama, adanya indikasi bahwa data potensi pajak dan retribusi di lapangan belum tergarap sepenuhnya dibandingkan realisasinya.

Kedua, perlunya pengawasan ketat pada sistem pemungutan unruk meutup celah potensi kebocoran

Ketiga, evaluasi terhadap sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Keempat, peninjauan kembali terhadap regulasi dan kebijakan PAD agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi terkini di Kota Bengkulu

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap Pemerintah Kota Bengkulu dalam merealisasikan target PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai Rp416 miliar. Angka ini merupakan bagian dari target besar APBD Kota Bengkulu yang disahkan sebesar Rp1.2 triliun

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah potensi daerah dapat masuk ke kas negara secara akuntabel. Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi penyusunan target PAD untuk tahun anggaran mendatang," tegas Pudi di hadapan sejumlah OPD yang hadir dalam hearing ini meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, hingga BPKAD Kota Bengkulu

Pansus yang terdiri dari perwakilan sembilan fraksi ini dijadwalkan akan terus melakukan verifikasi data lapangan, analisis kinerja regulasi, hingga melakukan studi banding ke daerah lain yang dinilai berhasil mengelola PAD secara modern dan transparan

Output akhir yang diharapkan dari kerja Pansus ini adalah lahimya rekomendasi kebijakan strategis dan penyempumaan regulasi

Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kota Bengkulu memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengoptimalkan pendapatan demi membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat.