Skip to main content
Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Manajemen Risiko Bencana

Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Manajemen Risiko Bencana

Bengkulu, Tuntasonline.com - Beberapa waktu yang lalu Bengkulu dilanda bencana banjir dan tanah longsor yang cukup parah. Selain itu Bengkulu juga menjadi daerah rawan akan bencana gempa bumi disetiap tahunnya. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan tanggap bencana untuk seluruh masyarakat di Bengkulu, tidak terkecuali bagi para disabilitas. 

Kementerian sosial RI Badan Pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial melalui Balai Besar penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial (B2P3KS) Yogjakarta menggelar forum discussion group (FGD) terkait manajemen risiko penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas.

"Dengan ini kami harapkan merumuskan kebijakan yang akan dipergunakan untuk mempersiapkan disabilitas dalam menghadapi risiko bencana, distabilitas itu sekarang bukan sebagai objek namun sudah menjadi subjek," ungkap salah satu peneliti B2P3KS center of AMDAS, Dra. Sri Yuni Murti Widiyanti, Senin (21/10/2019).

Sri Yuni menuturkan pihaknya berharap kedepannya manajemen risiko bencana bagi para penyandang distabilitas dapat menjadi pertimbangan kebijakan yang akan dipergunakan oleh pemerintah setempat. Baik pemerintah daerah misalnya melalui Bappeda, BPBD, kemudian Kemensos. Yang akan mengambil kebijakan-kebijakan managemen resiko untuk penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas dari hasil FGD ini.

Senada dengan hal tersebut perwakilan dari Tagana Kota Bengkulu, Suster Diana berharap di kota Bengkulu ini akan memiliki fasilitas yang mendukung serta managem risiko penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas, seperti daerah tetangga misalnya Bangka Belitung dan Jawa timur.

"Garapan kami semoga program ini bisa dipahami atau disampaikan langsung kepada pihak instansi terkait terutama pimpinan tertinggi kota yaitu bapak Walikota, agar program ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan baik itu karena kita tidak akan bisa melaksanakan program tersebut tanpa ada dukungan dan kerjasama dari pemerintah kota mulai dari perencanaan anggaran dan pengawasan nya," kata Suster Diana. (Maris)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size