Komisi III DPRD Kota Gelar Rapat Dengan Dinas Pendidikan

Bengkulu,Tuntasonline.com - Komisi III DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat komisi dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Rabu 28 Februari 2018. Guna membahas lebih lanjut kasus penganiayaan yang dialami Yuli Setiawati, Guru SMPN 21. 

Terhadap kasus ini, Komisi III menegaskan bahwa harus ada sanksi tegas yang diberikan, sebagai efek jera. Hingga ke depan tidak ada lagi kasus penganiayaan yang dilakukan sesama tenaga pendidik. Sebab hal ini telah mencoreng nama institusi pendidikan.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Sudisman

“Guru yang harusnya bisa mengendalikan emosi, justru bertindak emosional. Harus ada sanksi tegas, misal dicopot dari jabatan kepseknya. Tapi pemberian sanksi juga harus mengacu pada Permendikbud dan peraturan lainnya, namun yang pasti sanksi tegas harus diberlakukan. Ini untuk efek jera, agar ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Sudisman.

Selain itu, Komisi III juga meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi proses rekrutmen kepsek dan proses pembinaan guru harus dilakukan secara maksimal. Terkait upaya hukum yang dilakukan Yuli, ia sangat memaklumi dan menghargainya. Kendati demikian ia mengimbau Dinas Pendidikan memfasilirasi proses mediasi.

“Mediasi dalam artian agar tidak ada dendam di kemudian hari. Kita menghargai upaya hukum yang ditempuh,” ujar Sudisman.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Rosmayetti mengungkapkan bahwa seperti apa sanksi yang akan diberikan, menunggu hasil dan keputusan dari tim. Pihaknya juga masih menunggu instruksi dari Penjabat Walikota Budiman Ismaun.

“Untuk sanksi kita masih menunggu hasil dari tim, Insya Allah hari ini, yang pasti kita sudah melakukan BAP, melaporkan dan mengumpulkan data-data dan informasi terkait kejadian ini. Kita juga menunggu instruksi Penjabat Walikota, kalau memang harus diganti ya diganti,” kata Rosmayetti.

Saat ini, sambungnya, Dinas Pendidikan sudah menunjuk Pengawas Pembina sebagai Pejabat Harian di SMPN 21 untuk sementara menggantikan SP. Hal ini dilakukan guna memastikan proses kegiatan belajar dan mengajar berlangsung dengan baik. [Rahmad/ADV]