Setuju Kritikan Wagubsu Ke OPD, Adam Minta Kadiskanla Dievaluasi

 BATUBARA, Tuntasonline.com - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub) Musa Rajekshah memeberi kritikan keras kepada sejumlah OPD Dinas Provinsi Shmatera saat Rapat Kordinasi bersama Gubernur Sumut bersama sejumlah OPD, Senin (1/10).

Ijeck, sapaan Musa Rajekshah meminta para kepala Dinas memiliki etika dalam bekerja dan tetap fokus pada kinerja prioritas tanpa mencari muka dihadapan pimpinan.

Dirinya juga menyinggung ketidak hadiran 2 Kepala Dinas, yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Mulyadi Simatupang serta Kadis Pertanian Bahruddin Siregar. 

Tokoh Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara Adam Malik, Kamis (5/11/2021) menyampaikan apresiasi atas kritikan keras kepada sejumlah OPD dilingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Adam mengatakan, seperti Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan yang tidak hadir dalam rapat koordinasi, ini wajib di evaluasi bila perlu dicopot.

"Untuk kepentingan Nelayan saja beliau belum bisa menyelsaikan, malah hal yang penting seperti ini dirinya tidak hadir," ungkap Adam.

Adam Malik menerangkan, pada tahun 2018-2019 lalu, kami Aliansi Pemuda Peduli Nelayan Sumut (PPNSU) sempat melaksanakan RDP ke Komisi B DPRD Sumut terkait kinerja Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Mulyadi Simatupang.

"Saat itu kami meminta KomisI B segera mengevaluasi bila perlu dicopot, karena kami pesimis terhadap kinerjanya,"terang Adam.
 
Namun masukan yang telah kami berikan belum ada respon sedikitpun baik itu dari Gubernur Sumut maupun DPRD,  dan terakhir bahwa Komisi B hanya Lip Service saja soal ini,ujarnya.

Menurutnya, hingga sampai saat ini Mulyadi simatupang tidak mampu menyerap PAD melalui Kelautan dan Perikanan, bahkan dirinya tidak menguasai data Nelayan di Sumut.

Sambungnya, ditambah lagi program prioritas yang stagnan serta minimnya optimalisasi penyaluran Kartu Asuransi Nelayan dan Kartu Nelayan, ungkapnya.

Adam mengingatkan bahwa, jauh sebelum Wagubsu menyentil beberapa Kepala Dinas, Aliansi Nelayan Kecil Modern Indonesia telah memberikan determinasi kepada Gubernur dan Komisi B dan menyarankan Mulyadi Simatupang untuk segera di copot dan di lakukan penyegaran Birokrasi sehingga program prioritas gubsu dalam kampanyenya untuk nelayan bisa terealisasi sesegera mungkin.

Dirinya berharap, Gubus Edy harus mengambil langkat yang cepat dan tepat, agar mengevaluasi kinerja OPD yang tidak bisa sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wagub.

"Kalau sudah dianggap tidak sejalan seperti Dinas Kelautan dan Perikan, bagusan di copat saja Kadisnya," tegas Adam.(Zfn/TO)