Skip to main content

Pemkab Bersama Forkopimda Karo Eksekusi Lahan Pertanian 682 Hektar di Mbal Mbal Nodi

Karo,TuntasOnline.id - Setelah Pemkab bersama Forkopimda Karo melaksanakan sosialisasi dan mediasi berkali-kali sebelumnya, akhirnya Pemkab bersama Forkopimda melakukan tindakan tegas yang terukur, untuk mengeksekusi lahan pertanian ilegal yang ada diatas tanah Mbal-mbal Nodi, Senen (13/3) kemarin.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Rabu (15/3).

Ini dilakukan demi mengembalikan lahan Mbal-mbal Nodi sesuai fungsi awalnya, yaitu sebagai lahan pengembalaan umum bagi masyarakat. 

Memilih untuk tidak mundur oleh ancaman dan tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pemerintah berusaha terus hadir dalam memenuhi hak-hak masyarakat terkait lahan tersebut. Karna lahan Mbal-mbal Nodi adalah lahan pengembalaan umum, bukan lahan garapan yang dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk pertanian ilegal. Hal tersebut sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2021, tegas wabup.

"Semoga setelah ini, Mbal-mbal Nodi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," Pungkasnya.

Diketahii bahwa, Pemerintahan Kabupaten Karo melaksanakan hal ini sesuai sesuai SOP evakuasi lahan Mbal Mbal  Nodi yang diperuntukkan bagi peternak didesa Mbal-Mbal Petarum Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo

Konflik yang terjadi antara petani penggarap dan peternak dalam memfaatkan lahan pemerintah Mbal-Mbal Nodi tersebut. Pada hal lahan Mbal Mbal Petarum  Nodi yang sesuai SK Bupati Tahun 1973 adalah  untuk perjalangan atau perternakan. Lahan Mbal Mbal Nodi ini memiliki luas 682 hektar, namun sebagian besar sudah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian   penggarap.

Para peternak dengan Team Sembilan Nodi terus berupaya untuk mengembalikan fungsi lahan  dan kemudian setelah proses panjang Pemkab Karo akan mengembalikan ke fungsi awal lahan ini untuk ternak, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembalaan umum, dimana semua masyarakat akan memiliki hak yang sama untuk  pengembalaan ternak dilahan pengembalaab Nodi, dengan mengikuti peraturan yang ada.

SOP telah dipersiapkan untuk peruntukan peternak dikawasan Nodi ini. Dimana Perda yang sudah dikeluarkan pada Tahun 2021. Telah dilakukan sosialisasi kepada penggarap dan kemudian hari ini akan dievakuasi. Menindaklanjuti secara konsisten Pemkab Karo akhirnya mengevakuasi lahan dengan mengerahkan petugas gabungan 100 Satpol PP Pemkab Karo, 20 TNI  dan 75 Petugas Polres Tanah Karo.

Terlihat hadir, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang,Forkopimda Karo, para OPD terkait, Forkopimca Laubaleng, puluhan personil Polres Tanah Karo dan Satpol PP serta puluhan masyarakat penggarap.(wan/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size