Gubernur Helmi Pertemuan Bersama Satgasus PAD

Bengkulu, TuntasOnline.id - Menyikapi polemik seputar rencana tambang emas di Kabupaten Seluma yang menuai penolakan dari masyarakat, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menekankan pentingnya peran Satuan Tugas Khusus Pendapatan Asli Daerah (Satgassus PAD) sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, warga, dan pelaku usaha.

Dalam pernyataannya di Balai Raya Semarak, Helmi menyampaikan harapannya agar Satgassus mampu menjalankan fungsi sebagai perantara dialog yang mendengarkan suara masyarakat secara langsung.

“Satgassus ini kita harapkan bisa menjadi penghubung dengan semua pihak. Termasuk mendengar langsung dari masyarakat, kenapa mereka menolak? Misalnya, apakah karena mereka tidak bisa bekerja di sana?” ujar Gubernur.

Lebih dari sekadar pengawas teknis, Satgassus menurut Helmi juga diharapkan dapat berfungsi sebagai penggali aspirasi sosial dan pemetaan potensi konflik, serta merumuskan solusi yang melibatkan semua pihak. Ia menyebut bahwa potensi tambang emas di Seluma bahkan dikabarkan melampaui tambang Freeport di Papua.

“Kita juga akan pelajari bagaimana perusahaan ini mengelola tambang di daerah lain. Apakah profesional? Bagaimana dampak lingkungannya? Semua itu harus jelas,” tambahnya.

Helmi juga menyoroti perlunya memastikan masyarakat di sekitar tambang memperoleh manfaat langsung dari aktivitas pertambangan. Ia mencontohkan praktik di Banyuwangi, Jawa Timur, di mana pemerintah daerah memperoleh pendapatan signifikan dari saham di tambang emas.

“Artinya ada yurisprudensinya. Ini bisa menjadi rujukan,” jelas Helmi.

Senada dengan Gubernur, Irwasda Polda Bengkulu Brigjen Pol Asep Teddy Nurasyah, S.Ik., mengungkapkan bahwa komunikasi yang baik dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang terbukti efektif di sejumlah wilayah lain. Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat Dirpamobvit Polda Jawa Timur, khususnya di wilayah Banyuwangi dan Bojonegoro.

“Di sana, perusahaan menyalurkan bantuan beras secara rutin kepada warga sekitar tambang. Masyarakat pun merasa dilibatkan dan akhirnya ikut menjaga tambang,” kata Asep Teddy.

Gubernur Helmi Hasan juga mengusulkan agar dialog terbuka seperti Focus Group Discussion (FGD) segera digelar, melibatkan warga sekitar tambang, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, hingga organisasi kemahasiswaan. Lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian juga akan diikutsertakan dalam diskusi tersebut.

“Kita harus dengar langsung dari masyarakat, apa alasan mereka menolak? Kalau memang akhirnya harus ditolak, kita tolak bersama-sama secara. Jangan sampai setuju sekarang, tapi ribut di kemudian hari,” tutup Gubernur Helmi Hasan.