Pembangunan Daerah Transmigrasi Terus Dikebut

Curup, tuntasonline.com - Program transmigrasi terus dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk termasuk daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Rejang Lebong Adi Maryan Kamis (1/3).

Dikatakan Kabid, "pemerataan persebaran penduduk di Rejang Lebong dilakukan sesuai dengan persetujuan dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah dan Madura. Beberapa daerah yang terpilih sebagai daerah pembangunan transmigrasi berada di Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding karena daerah tersebut dinilai masih memerlukan akses pendiddikan, pemanfaatan lahan dan persebaran penduduk," ujar Adi.

Lebih lanjut Adi mengatakan "pembangunan di desa tersebut akan berlangsung selama lima tahun sesuai dengan instruksi dari pusat mengenai program daerah binaan lima tahun. Terkait anggaran akan dilakukan sesuai usulan tingkat daerah kepada provinsi  baru kemudian diajukan ke pusat. Pada proses pengajuan anggaran ini Disnakertrans mengajukan usulan  bersamaan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong tentang usulan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System (PLTS SHS), mengingat akses listrik  di desa tersebut masih sulit untuk dijangkau."

Selanjutnya Kabid menyampaikan "pengajuam anggaran dilakukan melalui koordinasi dengan provinsi bersamaan dengan usulan dari instansi yang berkaitan dengan program transmigrasi. Ada empat belas usulan yang diajukan pihak pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke tingkat pusat. Beberapa diantaranya adalah peningkatan jalan desa, pembangunan gedung Sekolah Dasar, perpustakaan, pembangunan mesjid, sarana air bersih dan rancang kavling," ungkap Adi.

Diantara seluruh pembangunan tersebut, hal yang menjadi fokus utama adalah pembangunan sekolah dan pembangunan mesjid karena untuk mensinergikan penduduk lokal dan pendatang diperlukan sarana pendidikan dan keagamaan. Adi menambahkan, "sarana pendidkan dan kegamaan sangat diperlukan karena sering terjadi konflik di daerah transmigrasi, biasanya hal ini dipicu oleh persengketaan tanah. Pemahaman masyarakat lokal mengenai sertifikasi tanah yang masih rendah sering memicu kesalahpahaman."

Terakhir Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyampaikan harapan "agar dengan berjalannya program transmigrasi ini kemudahan akses ke desa tersebut dapat terlaksana sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi",tutur Adi. (CW3)