Sumardi Pimpin Paripurna, Delapan Prioritas Nasional Disimak

Bengkulu, TuntasOnline.id - Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar untuk menyaksikan siaran langsung pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat yang dipimpin Sumardi itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar RAPBN 2027 dirancang secara ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

RAPBN 2027 diarahkan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Delapan program tersebut juga diperkuat dengan agenda keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Presiden menekankan agar kementerian, lembaga, badan, hingga pemerintah daerah mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut kemudian menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian menyatakan kesiapan daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menerjemahkan delapan program prioritas nasional sesuai kebutuhan dan potensi Bengkulu.

Sinergi tersebut akan mencakup sejumlah sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hilirisasi, ekonomi kerakyatan, hingga percepatan penurunan kemiskinan.

Dalam konteks tersebut, Sumardi melalui pimpinan rapat memfasilitasi penyampaian arah kebijakan nasional kepada jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memastikan kebijakan nasional diterjemahkan menjadi program yang konkret, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat Bengkulu.(Adv)