LKPj 2025 Dievaluasi, DPRD Nunukan Tekankan Kualitas dan Ketepatan Program

Nunukan, TuntasOnline.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, memberikan sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Sebanyak 19 poin rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah. Agenda tersebut turut dihadiri Bupati Nunukan, Irwan Sabri, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pada Rabu (29/4/2026).

Juru Bicara DPRD Nunukan, Hj. Siti Musdalifah, menjelaskan bahwa seluruh catatan yang disampaikan merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun 2025. Rekomendasi tersebut juga menjadi pijakan penting dalam menyusun kebijakan, perencanaan, hingga penganggaran ke depan.

Menurutnya, poin-poin yang dirumuskan berasal dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPj yang melakukan pemantauan lapangan, kemudian dikaji lebih lanjut secara internal oleh DPRD.

Ia menambahkan, secara umum pelaksanaan pembangunan dinilai telah berjalan optimal. Namun demikian, DPRD masih menemukan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kualitas pekerjaan, ketepatan perencanaan, serta pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD menerapkan pendekatan berbasis analisis dokumen yang dikombinasikan dengan verifikasi langsung di lapangan serta dialog dengan pihak terkait. Metode tersebut dinilai mampu memberikan gambaran objektif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

Adapun sejumlah temuan penting yang menjadi catatan DPRD antara lain berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar meskipun pembayaran telah direalisasikan penuh, seperti pembangunan mushola di SDN 003 Nunukan Selatan.

Selain itu, terdapat pekerjaan yang dinilai tidak sebanding antara nilai anggaran dan kondisi fisik di lapangan, seperti pembangunan rangka mini soccer di Jalan Lingkar Nunukan yang direkomendasikan untuk diaudit ulang volumenya.

DPRD juga menyoroti sejumlah proyek yang belum selesai meskipun telah melewati batas waktu, seperti pembangunan embung di Binusan. Sementara itu, ada pula proyek yang telah rampung namun belum dapat dimanfaatkan optimal, seperti pembangunan sekolah yang belum dilengkapi mebeler.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian meliputi perubahan jenis pekerjaan tanpa dasar perencanaan yang jelas, kerusakan dini pada infrastruktur, hingga pembangunan yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti pemasangan bronjong di lokasi yang tidak memiliki potensi bencana.

Di wilayah perbatasan, khususnya Sebatik, DPRD menemukan sejumlah persoalan pada infrastruktur jalan yang belum sesuai harapan masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun realisasi pekerjaan yang tidak sesuai rencana awal.

Selain aspek fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan dasar masyarakat, seperti percepatan pembangunan jaringan air bersih di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, serta optimalisasi fasilitas kesehatan di wilayah Krayan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran utang dari tahun anggaran sebelumnya guna menjaga kepercayaan dan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD Nunukan berharap pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh demi meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masa mendatang.