Pemkab Nunukan Perkuat Sinergi Kawasan Pembangunan Perbatasan 2025: Maju Berdaya Saing

Nunukan, TuntasOnline.id — Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) menggelar rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan tahun 2025. 

Kegiatan yang berlangsung di lantai 4 Kantor Bupati Nunukan ini dihadiri sejumlah pejabat provinsi, daerah, serta para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 13 November 2025.

Juni Mardiansyah, A.P., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Nunukan, mewakili Bupati Nunukan untuk membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pentingnya rapat koordinasi tersebut sebagai momentum strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan pembangunan perbatasan.

"Wilayah perbatasan bukan hanya garda terdepan, tetapi juga beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pembangunan di kawasan perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, bukan parsial,” ujarnya.

Juni menegaskan bahwa rakor ini menjadi wadah penting untuk melakukan sinkronisasi dan penyelarasan program pembangunan antarlembaga, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

“Rakor ini jangan dijadikan ajang diskusi, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret untuk memperkuat aspek infrastruktur, pelayanan dasar, sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan,” ucapnya tegas.

Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama yang solid antar-pemangku kepentingan akan mampu mendorong kawasan perbatasan menjadi wilayah yang membanggakan.

“Saya percaya, jika seluruh pemangku kepentingan bersinergi dengan baik, maka kawasan perbatasan akan menjadi wilayah yang membanggakan dan simbol kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Juni menyoroti sejumlah capaian pembangunan yang telah terealisasi, seperti perbaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pelayanan dasar seperti air bersih, drainase, energi listrik, dan pemerataan infrastruktur bagi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat perbatasan agar tidak terjadi kesenjangan dengan wilayah negara tetangga.

“Saya percaya seluruh pemangku kepentingan bersinergi dengan baik, maka kawasan perbatasan akan menjadi wilayah yang membanggakan dan simbol kemajuan bangsa,” pungkasnya.

(SRF)