DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna RAPBD 2026

Lampung Barat, Tuntasonline.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, di ruang sidang utama kantor sekretariat DPRD setempat, Senin (10/11/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, dihadiri oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta seluruh anggota dewan. Suasana rapat berlangsung khidmat dan penuh atensi, mengingat pembahasan RAPBD menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pembangunan daerah tahun depan.

Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, dalam sambutannya menegaskan bahwa RAPBD merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta seluruh fraksi untuk memberikan pandangan objektif, kritis, dan konstruktif demi menghasilkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Penyusunan RAPBD harus mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat Lampung Barat. Kami berharap pandangan umum yang disampaikan fraksi dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan fiskal tahun 2026,” ujar Edi Novial.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keuangan publik harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar serapan anggaran. “Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM) menjadi salah satu fraksi yang menyampaikan pandangan umum. Pandangan itu dibacakan oleh anggota DPRD Bambang Kusmanto, yang menegaskan komitmen fraksinya untuk memastikan arah kebijakan fiskal daerah berpihak pada rakyat dan berlandaskan efisiensi serta transparansi anggaran.

“Anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan, melainkan wujud nyata dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” tegas Bambang Kusmanto di hadapan pimpinan rapat dan peserta sidang.

Fraksi ADEM menyoroti pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja yang tidak hanya fokus pada pengeluaran, tetapi juga pada hasil nyata dari setiap program pemerintah. Efektivitas anggaran, menurut Bambang, harus diukur dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perhatian utama Fraksi ADEM adalah masih tingginya ketergantungan Lampung Barat terhadap dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan peningkatan signifikan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal seperti sektor pertanian, pariwisata, dan hasil hutan bukan kayu agar menjadi sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Fraksi ADEM juga menyoroti penurunan belanja daerah dalam RAPBD 2026, terutama pada sektor belanja modal yang mengalami pengurangan hingga Rp77,7 miliar lebih. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jaringan irigasi yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.

Bambang menekankan agar pemerintah daerah tetap menjamin pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar berjalan optimal meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap belanja tidak terduga (BTT) agar tidak menjadi dana mengendap tanpa manfaat bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Fraksi ADEM memberikan perhatian khusus terhadap penyertaan modal daerah sebesar Rp17,4 miliar. Bambang meminta agar setiap penyertaan modal kepada BUMD dilakukan dengan prinsip produktivitas dan mampu menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. “Penyertaan modal tidak boleh hanya bersifat seremonial. Harus ada hasil, ada dividen, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Edi Novial menyampaikan apresiasi terhadap pandangan seluruh fraksi, termasuk Fraksi ADEM, yang dinilai memberikan masukan substantif dan membangun. Ia menilai dinamika yang muncul dalam paripurna merupakan bagian penting dari proses demokrasi daerah.

“Kami menghargai setiap pandangan dan kritik yang disampaikan. DPRD bersama pemerintah daerah akan menelaah dan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut secara proporsional demi penyempurnaan RAPBD,” kata Edi Novial.

Ia menutup sidang dengan menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal seluruh tahapan pembahasan RAPBD hingga penetapan final. “Kami ingin memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat Lampung Barat,” pungkasnya.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, pembahasan RAPBD 2026 akan berlanjut pada tahap penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi, sebelum akhirnya memasuki pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).*(Rilis DPRD/WN)