Dana Publikasi di Dinas P2KBP3A Lampung Barat Diduga Tidak Jelas

Lampung Barat, Tuntasonline.id -  Pengelolaan dana publikasi media pada Dinas P2KBP3A diduga tidak jelas dan terkesan ditutup-tutupi. 

Hal ini terungkap saat wartawan Tuntasonline menanyakan terkait MoU kepada salah satu oknum staf bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) yang nampak bungkam dan enggan berkomentar mengenai berapa jumlah media yang sudah dibayarkan dan di-SPJ-kan.

Saat ditemui beberapa waktu lalu, Plt Kepala Dinas P2KBP3A, Budi Kurniawan, mengatakan “Saya ini baru di tempat ini dan belum mengetahui berapa anggaran dan berapa medianya. Yang jelas saya tidak akan merubah apa yang memang sudah berjalan dari kadis sebelumnya,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan terkait proposal MoU yang sudah masuk agar dikoordinasikan saja dengan bidang Dalduk karena kabidnya juga baru. Atau langsung koordinasikan dengan Cahyadi, karena beliau yang mengurus kerja sama media, sebab memang di situ ada anggaran terkait kegiatan yang dimaksud.

Di sisi lain, saat ditanya kepada Kabid yang lama mengenai berapa jumlah media yang bekerja sama di bidangnya sebelum ia pindah, ia mengatakan:

“Saya lupa, entah 2 atau 3. Tanyakan saja dengan Cahyadi, dia yang urus kegiatan KIE,” ucapnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Di sinilah muncul pertanyaan: terkesan ada kejanggalan terkait dana publikasi yang dipecah-pecah menjadi Rp300 ribu dalam setiap berita, dengan mekanisme setiap ada kegiatan hanya satu berita untuk satu media. Meski banyak media lain yang memberitakan, tetap saja hanya satu yang diakomodir.

Lebih ironis lagi, banyak yang tidak memakai MoU seperti proposal pengajuan kerja sama, tetapi tetap diterima dan dibayarkan dengan nilai yang sama seperti media yang sudah mengajukan permohonan kerja sama atau MoU kepada DP2KBP3A.

“Kalau memang seperti itu, buat apa kita mengajukan MoU ataupun proposal kalau sama saja dengan yang tidak memakai proposal?” ungkap salah satu oknum yang enggan disebut namanya.

“Apalagi di bidang tersebut ada anggaran publikasi yang lumayan cukup besar dan tidak berani mereka mengurangi atau dipecah dengan alasan memang sudah langganan dengan pemerintah daerah dan media besar.” tutupnya. 

(WN)