Bupati Karo Dukung Pidana Kerja Sosial di Sumut

Karo,TuntasOnline.id - Bupati Karo, Brigjen Pol (purn) Dr.dr.Antonius Ginting, Sp OG.M.Kes menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Kejaksaan Negeri se-Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara tentang sinergitas pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku pidana di Provinsi Sumatera Utara.

Bupati Karo, Antonius Ginting menegaskan komitmennya mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai pendekatan pemulihan hukum yang lebih humanis. Hal itu disampaikan saat menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara seluruh bupati/wali kota se-Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa, Selasa(18/11/2025)

Kajati Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, SH, M.Hum., dalam sambutannya menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum di Sumatera Utara.

“Pendekatan edukasi dan pembinaan sosial ini bertujuan agar pelaku dapat kembali bermanfaat serta diterima di masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penerapan restorative justice akan terus diperluas agar mekanisme hukum tidak berjalan kaku. “Kami berharap para kepala daerah mendukung penuh implementasinya di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial merupakan salah satu program kerja yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“Program ini termasuk dalam visi-misi kami dan menjadi salah satu yang terus kami sosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk turut menerapkan program tersebut secara optimal. Ia menegaskan bahwa MoU bukan hanya seremonial atau tanda tangan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan nyata di lapangan.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pendekatan hukum masa kini harus mencakup aspek restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Melalui pidana kerja sosial, terpidana diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi lingkungan sosial dan masyarakat.

“Kesuksesan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menampilkan wajah penegakan hukum yang adaptif, adil, dan humanis sesuai nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat,” Pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU oleh para bupati dan pihak kejaksaan, serta peluncuran buku berjudul “Desain Ideal Implementasi Social Service Order”.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mewujudkan keadilan serta ketertiban di Provinsi Sumatera Utara.(wan/TO)