Sikapi Tantangan Global, Riri Berharap Pemerintah Genjot Program Basis Elektronik

Bengkulu, Tuntasonline.com - Dalam rangka menghadapi tantangan global yang kian membesar, upaya untuk melakukan percepatan langkah reformasi birokrasi terasa semakin mendesak. Reformasi birokrasi sendiri merupakan prasyarat untuk mentransformasikan model pengelolaan pemerintah yang lama yang identik dengan kelambanan, korup, konsumtif dan kaku menuju model pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, efisien dan produktif. 

Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanati John Latief mengatakan, upaya-upaya reformasi birokrasi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menunjukkan perkembangan yang semakin membaik khususnya dalam bidang revolusi mental dengan menciptakan birokrat yang jujur, bersih, berdedikasi dan memiliki semangat kerja yang tinggi untuk rakyat.

"Tapi birokrasi kita belum ramping sehingga bisa kita lihat dana APBN dan APBD kita masih banyak yang terpakai untuk membayar birokrasi. Kondisi ini akan membatasi gerak Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik secara berkualitas," ungkap Senator Riri kepada jurnalis, Rabu (19/9/2018).

Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan, reformasi birokrasi ini harus menjadi prioritas disamping pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal seperti Bengkulu. Mengingat, lanjut Senator Riri, hal ini selaras dengan butir 2 Nawacita Presiden Jokowi yang berbunyi membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

"Ada baiknya Pemerintah terus menggenjot program percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-government, e-budgeting, e-office, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik, sistem informasi pelayanan publik, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, Samsat online, SIM online dan paspor online secara nasional," ungkap Senator Riri.

Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini merasa prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal ini cenderung membuat proses pembangunan menjadi sedikit terhambat.

"OTT KPK di tengah pelayanan publik yang belum memuaskan memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Meski sudah ada inovasi dan perbaikan-perbaikan, tapi zaman yang semakin maju membuat masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan yang lebih berkualitas. Ini harus kita perhatikan secara seksama," ungkap Senator Riri.

Anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI ini mengungkapkan, peringatan yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat patut dicermati bukan hanya oleh lembaga-lembaga tinggi negara, namun juga oleh Pemerintah Daerah.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memiliki kesamaan pemahaman mengenai hal ini sehingga upaya untuk memberikan kecepatan pelayanan dan peningkatan daya saing bangsa dapat terwujud. Kita harus siap ketika dunia sudah berubah begitu cepatnya saat teknologi semakin canggih," demikian Senator Riri. 

Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara. (CW3)