Waka Komisi B DPRD Sumut Desak Polhut Tindak Perambah Hutan

Sumut, Tuntasonline.id - Frans Dante Ginting Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut mendesak Polda Sumut dan Polisi Kehutanan (Polhut) untuk segera menindak tegas pelaku perambah hutan resapan air seluas 80,1 hektar yang diduga kuat sebagai penyebab longsor di Sibolangit persisnya di kawasan Perumda Tirtanadi Kabupaten Deliserdang.

"Polda Sumut dan Polhut harus segera mengambil langkah tegas terhadap para pelaku perambah hutan resapan air, karena tindakan mereka sangat membahayakan, tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor yang menewaskan pengguna jalan sekaligus melumpuhkan arus lalu-lintas jalur Medan - Berastagi," ucap Frans Dante Ginting kepada media ini mengirimkan rilis melalui WhatsApp, Kamis (28/11/2024).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku perusak hutan tersebut harus dilakukan tanpa kompromi untuk memberikan efek jera serta menjaga kelestarian lingkungan, karena perbuatan mereka sangat keji, dengan menghilangkan nyawa orang lain, harta benda dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit nilainya.

Selain itu, anggota dewan Dapil Sumut 11 Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini meminta Pemprov Sumut dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan terhadap kawasan hutan lindung guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Penanganan yang cepat dan efektif diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari perambahan hutan bagi masyarakat di sekitar lokasi tersebut.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut jangan hanya "menonton" bencana longsor Sibolangit ini, tapi harus segera melakukan investigasi mendalam guna memastikan apakah longsor yang terjadi di kawasan Sibolangit, terutama di dekat Perumda Tirtanadi, disebabkan oleh aktivitas perambahan hutan.

"Investigasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab utama bencana secara ilmiah dan faktual. Jika terbukti, langkah penindakan hukum terhadap para pelaku perambahan hutan harus segera dilakukan, termasuk evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan hutan resapan air di Sibolangit," ucap Frans Dante.(HM)